Defiyan Cori*

Defiyan Cori*

Muncul polemik mengenai usulan anggaran kajian pemindahan ibukota negara yang diajukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dalam APBN Perubahan 2017 sebesar Rp7 miliar. Polemik itu makin mempertanyakan komitmen pemerintah soal prioritas pembangunan nasional. Usulan itu sesuatu yang sangat mubazir, tindakan inefisiensi, dan tidak sensitif atas kondisi ekonomi negara serta kesulitan hidup masyarakat.

Penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas usulan itu patut kita apresiasi. Beberapa alasan tidak prioritasnya kajian pemindahan ibukota negara yang sedang diajukan anggarannya mengingat defisit APBN yang cukup besar. Kajian pemindahan ibukota negara bukanlah prioritas janji trisakti dan nawacita presiden. Itu justru makin menjauhkan presiden dari sasaran dan tujuannya.

Sektor pertanian
Isu pemindahan ibukota negara dilakukan melalui kajian juga oleh pemerintahan terdahulu dengan beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. Dengan anggaran yang sangat besar atas usulan kajian baru, setidaknya presiden bisa mengalokasikan anggaran itu untuk sektor-sektor yang lebih penting dan prioritas, terutama bagi peningkatan daya beli dan kesejahteraan petani dan nelayan.

Mengacu pada pengalaman pemindahan ibukota dari negara lain tidaklah begitu tepat. Alasan pemindahan sebuah ibukota negara tidaklah berdasarkan permasalahan umum, seperti kepadatan penduduk dan kemacetan akan tetapi ada faktor yang lebih mendesak. Pengajuan kembali usulan kajian pemindahan ibukota negara makin membuktikan, fokus kementerian tidak terarah dan cenderung tidak produktif bagi mendukung kinerja presiden.

Akan lebih baik dan bermanfaat jika anggaran Rp7 miliar untuk usulan kajian pemindahan ibukota negara itu dimanfaatkan untuk membantu stabilisasi harga pangan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat kelompok petani dan nelayan yang k ini mengalami penurunan daya beli. Pada 2018 alokasi anggaran Kementerian Pertanian dalam.APBN naik menjadi 22,66% (Rp 19,3 triliun atau 85% dialokasikan untuk kegiatan produksi).

Bandingkan dengan alokasi anggaran pada 2016 yang hanya Rp22,1 triliun. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Susi Pudjiastuti justru mengalami penurunan alokasi pada APBN 2018 yaitu hanya Rp7,3 triliun dibanding alokasi APBN 2017 yang sebesar Rp9,27 triliun atau ada pengurangan sebesar Rp1,97 triliun (28,9%). Dengan melihat posisi alokasi itu, dari perspektif kebijakan anggaran yang pro rakyat, maka APBN 2018 makin menjauh dari visi nawacita presiden.

Baca juga:  Dies Natalis Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian

Anggaran itu justru secara perlahan kembali memunggungi laut. Sementara alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selalu terbesar dibanding kementerian/lembaga lainnya, dalam APBN 2018 memperoleh Rp106 triliun dibandingkan dengan APBN 2017 yang hanya Rp98,8 triliun (setelah dipotong Rp101 triliun lebih), maka ada kenaikan Rp1,8 triliun (19,8%).

Apartemen parlemen
Pada APBN 2017 dan 2018 alokasi anggaran Kementerian PUPR digeser oleh Kementerian Pertahanan yang memperoleh alokasi masing-masing 108 triliun dan Rp106,9 triliun. Alokasi anggaran untuk infrastruktur dari gabungan alokasi anggaran berbagai kementerian terkait masih paling besar yaitu Rp455 triliun. Melihat besarnya alokasi anggaran pada proyek-proyek fisik infrastruktur dapat diperkirakan, kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat hanya akan diperoleh kelompok masyarakat nonpetani dan nelayan.

Terlebih dana haji abadi umat juga akan digunakan untuk sektor ini sehingga makin memperburuk kondisi daya beli masyarakat. Perlambatan ekonomi akan masih terus berlangsung dengan pertumbuhan ekonomi hanya akan bisa dicapai pada kisaran 4—5%. Artinya penguatan fundamental ekonomi melalui kebijakan penganggaran dalam menata kebutuhan hidup orang banyak dengan melakukan pengembangan produktivitas industri sektor pertanian, perikanan dan kelautan, belum tampak dalam APBN terdahulu dan 2018.

Pembangunan sektor pertanian untuk mengurangi kebijakan impor bahan pangan dan swasembada bahan pangan (tidak hanya padi, jagung, dan kedelai). Namun, apresiasi yang disampaikan pada DPR atas penolakan usulan anggaran kajian pemindahan ibukota negara itu tak bernilai lagi saat DPR justru meminta anggaran yang lebih besar, yaitu Rp5,72 triliun untuk pembangunan gedung DPR, apartemen bagi anggotanya beserta fasilitasnya.

Dana sebesar itu tentu lebih manfaat jika diberikan pada pembangunan permodalan bagi petani dan nelayan, pendampingan kelompok usaha tani dan nelayan serta pengembangan industri pertanian, perikanan dan kelautan dari hulu sampai hilir. Pembangunan gedung dan apartemen bukanlah kebutuhan mendesak saat anggota DPR memiliki rumah dinas yang baru saja direnovasi.

Baca juga:  Produksi Susu Naik 50%

Bahkan, sebagai wakil rakyat seharusnya anggota DPR tidak perlu bertempat tinggal permanen di ibukota negara. Akan lebih baik bertempat tinggal di daerah pemilihannya sehingga selalu dekat dengan konstituen. Keperluan ke ibukota tentu hanya untuk rapat-rapat pembahasan undang-undang dan koordinasi dengan pemerintah. Pada saat itulah rumah menjadi diperlukan untuk waktu tertentu.

Modal petani

Anggaran kajian pemindahan ibukota negara Rp7 miliar sebaiknya untuk stabilisasi harga pangan.

Anggaran kajian pemindahan ibukota negara Rp7 miliar sebaiknya untuk stabilisasi harga pangan.

Sebaiknyalah wakil rakyat lebih memprioritaskan alokasi anggaran untuk rakyat terlebih dahulu. Apalagi dana itu dipergunakan untuk sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan selama ini produk-produknya banyak yang diimpor juga. Bila tak pernah diperhatikan kemendesakannya secara serius maka akan berakibat kontraproduktif, dampak lebih buruknya bisa saja sektor ini akan ditinggalkan masyarakat.

Indikasi ditinggalkannya sektor ini dapat dilihat dari data jumlah petani yang masih bekerja pada lahan pertanian terus turun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2013 jumlah petani yang bekerja 39,92 juta, sedang pada 2014 berkurang menjadi 38,97 juta jiwa atau berkurang 950.00 petani. Pada 2015 jumlah petani yang bekerja di sektor pertanian hanya 37,75 juta orang atau berkurang lagi dari jumlah petani pada 2014 sejumlah 1,22 juta orang.

Jumlah penurunan petani yang bekerja di sektor pertanian selama 2 tahun sebesar 2,15 juta orang. Penurunan jumlah petani harus menjadi perhatian serius pemerintah, termasuk upaya meningkatkan kapasitas dan kualitas para petani, pendapatan dan daya beli mereka yang ditunjukkan melalui anggaran propetani dan nelayan, dibandingkan memperhatikan 560 anggota DPR yang masih hidup layak.

Bahkan, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Pertanian jumlah petani pada 2017 hanya 27 juta orang. Hal itu memprihatinkan masa depan ketahanan pangan nasional jika tidak segera dibenahi. Penurunan jumlah petani juga diperparah oleh makin luasnya tanah pertanian yang subur beralih fungsi menjadi perumahan-perumahan satelit seperti Meikarta yang dibangun oleh kelompok Lippo Group dengan luas 500 hektare dan akan terjadi di daerah lain jika tak ada kebijakan pemihakan.***


*) Defiyan Cori, ekonom konstitusi.

Sumber : t r u b u s – o n l i n e . c o . i d