Kedaulatan Pangan 1

538_ 29-1Kehidupan petani kecil selama puluhan tahun terakhir sungguh buruk. Petani mesti berjuang sendiri saat pupuk bersubsidi tiba-tiba lenyap di pasaran. Kondisi itu diperparah dengan beredarnya pupuk palsu tanpa ada penertiban dan penegakan hukum dari pihak berwenang. Di sisi lain, produk petani negara maju melenggang bebas masuk ke Indonesia. Apalagi harga barang impor itu sering kali lebih rendah (low artificial price) dibanding biaya produksi petani kecil Indonesia karena produk impor sangat padat subsidi dan praktik dumping. Integrasi masif sistem pangan Indonesia dengan dunia menyebabkan impor pangan melonjak drastis selama 10 tahun terakhir.

Petani juga tidak terlindungi ketika harga komoditas pertanian jatuh saat panen. Semua permasalahan itu menyebabkan usaha tani semakin tidak menarik. Struktur tenaga kerja pertanian semakin menggelembung ke atas. Dampaknya petani berumur 45—65 tahun mendominasi tenaga kerja pertanian. Sekitar 500.000 keluarga tani harus keluar dari lahannya setiap tahun dalam 10 tahun terakhir. Saat bersamaan terjadi peralihan penguasaan lahan dari petani ke bukan petani. Dari 28,55-juta penduduk miskin, sebagian besar (62,8%) adalah petani. Sementara sisanya adalah bekas petani yang terpaksa harus keluar dari lahannya dan menjadi penghuni masyarakat miskin kota.

Terpuruknya nasib petani juga tercermin dari rasio gini (alat ukur ketimpangan pendapatan penduduk, semakin tinggi semakin timpang) yang semakin membesar menjadi 0,41, sebelumnya 0,35 hanya dalam 5 tahun terakhir ini. Selain itu, petani merupakan kelompok berpendapatan terendah yaitu Rp1,03-juta per bulan per rumah tangga pertanian. Nilai itu lebih rendah dibanding upah minimum provinsi (UMP) terendah di Indonesia. Semua itu terjadi karena paradigma pembangunan pertanian dan pangan selama ini mengandalkan ketahanan pangan dan meletakkan kendali pangan di bawah rezim perdagangan pangan internasional dan itu terbukti gagal.

Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan tercipta bila semua orang memiliki akses terhadap pangan kapan pun, dimana pun, dan dengan cara apa pun. Dengan demikian pangan hanya menjadi komoditas perdagangan dan otomatis mengikuti pola rezim pangan dunia. Rezim pangan global pertama kali berlangsung pada 1870—1930. Ciri rezim itu yakni adanya aliran bahan pangan dan bahan baku dari negara jajahan beriklim tropis dan sedang untuk menopang industrialisasi di Eropa. Pada rezim pangan kedua (1950—1970) terjadi aliran balik komoditas pangan dari wilayah utara ke selatan dalam bentuk bantuan pangan akibat surplus pertanian di Amerika Serikat.

Periode tersebut juga merupakan awal “revolusi hijau” di sebagian besar negara berkembang termasuk Indonesia. Pada 1980-an berbagai penjanjian internasional disepakati dan beberapa terkait dengan pangan. Organisasi Perdagangan Pangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) pun terbentuk. Kesepakatan-kesepakatan yang menyertai berdirinya WTO, terutama Kesepakatan Pertanian (Agreement on Agriculture) telah mengubah wajah pangan dunia. Liberalisasi pangan berlangsung dalam skala global melalui pembatasan hak negara berdaulat untuk mengatur pangan dan pertanian.

Baca juga:  Agrinex Expo 2015

Sejak saat itu dunia masuk ke dalam rezim pangan korporasi. Ciri rezim itu antara lain kekuatan pasar dan monopoli korporasi global di bidang pangan, globalisasi rantai pasokan protein hewani, dan saling ketergantungan antara ekonomi pangan dan ekonomi energi. Di tingkat konsumen terjadi perubahan drastis dari pola makan lokal dan rumah tangga ke pangan olahan dan pangan jadi. Selain itu, terjadi revolusi dari pasar tradisional menjadi supermarket. Rezim pangan global diketahui bias ke kepentingan negara maju dan korporasi multinasional mereka. Pada 1970 negara-negara berkembang masih menjadi eksportir netto pangan dengan surplus USD1-miliar per tahun.

Namun, pada 2000 negara berkembang berbalik mengalami defisit USD11-miliar per tahun. Melalui rezim ketahanan pangan negara-negara berkembang dirugikan sekitar USD50-miliar per tahun akibat hilangnya potensi ekspor produk pertanian mereka. Rezim ketahanan pangan juga ladang subur bagi korporasi-korporasi internasional di bidang pangan dan pertanian. Kini hanya 3 perusahaan yang mengendalikan 80% perdagangan biji-bijian di dunia yaitu ADM, Cargill, dan Bunge. Terkait benih, Monsanto dan DuPont menguasai 65% pasar benih jagung dunia. Hanya 10 korporasi transnasional yang menguasai 89% input pertanian terutama agrokimia di dunia.

Penguasaan input pertanian dan perdagangan pangan dunia oleh segelintir korporasi transnasional itu memicu terjadinya spekulasi pangan dan volatilitas harga pangan internasional. Krisis pangan besar pada 2008 justru terjadi ketika panen biji-bijian di dunia mencapai rekor tertinggi yaitu 2.287 juta metrik ton. Krisis pangan itu menimpa 36 negara dan menyebabkan kerusuhan sosial. Di tengah krisis pangan itu justru terjadi peningkatan keuntungan korporasi yang luar biasa besar. Saat krisis itu terjadi pedagang pangan dunia menangguk keuntungan 55—189%, benih dan herbisida 21—54%, serta pupuk 186—1.200%.

Menggantungkan sistem pangan Indonesia ke sistem pangan dunia melalui rezim ketahanan pangan menyimpan risiko besar pada masa depan. Krisis pangan dunia pada masa depan akan lebih kerap terjadi. Fluktuasi harga pangan yang tinggi dan krisis lainnya menjadi ancaman besar terhadap stabilitas suatu pemerintahan. Letupan kecil di beberapa tempat akibat krisis pangan bakal diikuti kerusuhan sosial besar bahkan pergantian rezim. Dengan demikian membangun sistem pangan yang kuat menjadi prasyarat utama keberlangsungan dan perjalanan suatu bangsa.

Baca juga:  Keamanan Pangan 2015

Kedaulatan pangan

Membangun sistem pangan yang kuat tidak hanya dengan melakukan perubahan kebijakan di bidang pangan dan pertanian. Perubahan paradigma dari ketahanan pangan ke kedaulatan pangan merupakan pilihan cerdas meskipun memiliki konsekuensi yang cukup besar. Itulah salah satu agenda pemerintahan mendatang. Perubahan paradigma itu akan mengubah total struktur dan sistem pangan nasional. Semua undang-undang dan peraturan sebelumnya perlu ditinjau ulang dan direvisi sehingga tidak menjadi batu sandungan pelaksanaan kedaulatan pangan.

Gerakan kedaulatan pangan dicirikan oleh 2 hal. Pertama perumusan praksis pertanian untuk menggantikan sistem pertanian-pangan korporasi dan industri. Misal munculnya konsep pertanian berkelanjutan, sistem agroekologi, pertanian organik, dan pembentukan jaringan pangan atau komunitas petani-konsumen. Kedua melalui gerakan yang lebih radikal. Sebagi contoh perubahan sistem pangan dari sekedar akses pangan menjadi hak atas pangan, reformasi struktural pasar dan rezim hak kekayaan intelektual, reformasi agraria, dan redistribusi lahan bagi petani kecil.

Prof Dr Dwi Andreas Samtosa

Prof Dr Dwi Andreas Samtosa

Intinya terjadi perubahan pola pikir. Selama ini petani hanya objek kebijakan yang memberi penekanan terlalu besar kepada konsumen dengan mengorbankan petani. Kebijakan kedaulatan pangan berarti juga kebijakan yang memuliakan petani dan memfokuskan diri untuk meningkatkan kedaulatan dan kesejahteraan mereka. Salah satu contohnya gerakan petani yang tergabung dalam Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI). Benih padi IF-8 (IF=Indonesian Farmer) karya petani kecil memiliki produktivitas tinggi hingga 13,76 ton gabah kering panen (GKP) per hektar. Nilai tersebut merupakan rekor produktivitas padi tertinggi sepanjang sejarah di Karanganyar yang tidak pernah melampaui 8 ton GKP/ha.

Kini benih IF-8 menyebar ke 14 kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan produktivitas rata-rata 12 ton GKP per hektar pada musim tanam II. Produktivitas galur tersebut hampir dua kali lebih tinggi dibanding varietas-varietas padi asal pemerintah maupun swasta. Untuk mencapai swasembada beras pada 2019, kita hanya perlu meningkatkan produktivitas padi dari 5,1 ton GKG per ha menjadi 5,6 ton GKG per ha atau setara 6,6 ton GKP per ha. Bila reorientasi kebijakan mampu menjadikan petani sebagai subjek kebijakan dan menjadikan mereka sejahtera, maka swasembada pangan akan terwujud. Petani sejahtera kita selamat.*** Prof Dr Dwi Andreas Samtosa

*(Prof Dr Dwi Andreas Samtosa, Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) dan Associate Scholar Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia)

Sumber : t r u b u s – o n l i n e . c o . i d

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments