580-H114-1Beragam pilihan petani untuk memperoleh modal beragribisnis.

Petani sayuran di Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Maluku Lalo, semringah melihat tanaman sawi di lahan seluas 750 m2.

Pengamat ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Dr., Bayu Krisnamurthi M.Si. Komoditas hortikultura panen relatif cepat, sehingga memungkinkan membayar kredit saban bulan ke bank.

Pengamat ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Dr., Bayu Krisnamurthi M.Si.
Komoditas hortikultura panen relatif cepat, sehingga memungkinkan membayar kredit saban bulan ke bank.

Tanaman berumur 30 hari itu tumbuh subur. Jika tanpa aral, Lalo memanen tanaman anggota keluarga Brassicaceae itu 10 hari kemudian. Dari lahan itu Lalo akan memanen 250 kg sawi yang memberikan omzet Rp4 juta. Kondisi Lalo berbeda pada 5 tahun lalu. Pria 38 tahun itu hampir putus asa karena keterbatasan dana untuk membeli benih, pupuk, biaya mengolah tanah, dan perawatan tanaman.

Harapan Lalo bertani kembali berkobar. Pasalnya, sebuah bank di Ambon menerima pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2013.  Saat itu, Lalo mendapat kucuran  kredit Rp15 juta. Petani hortikultura sejak 2013 itu mampu membudidayakan beragam sayuran. Lalo menggunakan teknik pemanenan selang 20 hari, sehingga perputaran modal cepat. Setiap bulan ia mengembalikan cicilan  kredit.

Panen lama

Dalam  waktu sepuluh bulan pinjamannya lunas dari jangka waktu setahun yang ditentukan bank. Setelah kredit pertama lunas Lalo kembali mengajukan kredit hingga Rp25 juta untuk mengelola lahan seluas 25 m x 30 m di Kota Ambon. Di lahan itu ia membudidayakan beragam komoditas seperti sawi, kangkung darat, dan bayam merah. Pantas omzet ayah 2 orang anak itu pun melambung, Rp4 juta—Rp8 juta saban bulan dari perniagaan sawi, kangkung darat, dan bayam merah.

Petani kopi di Lembang, Kabupaten Bandung, Yoseph Kusuniyanto.

Petani kopi di Lembang, Kabupaten Bandung, Yoseph Kusuniyanto.

Nun di Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, petani kopi Yoseph Kusuniyanto, menjalin kerja sama dengan kelompok tani untuk mengelola total 20 hektare kopi arabika. Kelompok tani yang beranggotakan 15 orang itu mengelola lahan 20 ha. Anggota bekerja sama patungan untuk pembiayaan lahan. Menurut ayah 3 orang anak itu, bank belum bisa memberikan kredit kepada para petani kopi karena periode produksi petani kopi yang panjang. Harap mafhum, panen kopi hanya setahun sekali. Sementara bank hanya menerima cicilan bulanan.

Baca juga:  Halau Antraknosa

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016, dalam beragribisnis mayoritas petani sekitar 52% masih mengandalkan modal sendiri, koperasi, kerabat, dan lembaga keuangan nonbank lainnya. Yoseph salah satunya. Hanya sekitar 15% petani yang mengakses kredit bank. Adapun 33% petani lainnya mengandalkan kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menurut pengamat ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi, M.Si., “Bank belum tertarik menyalurkan kredit ke sektor pertanian. Hanya sekitar 15% petani yang mengakses kredit bank, sedangkan mayoritas 52% mengandalkan nonbank.” Jumlah petani yang bisa mengakses bank pun hanya 33%, yakni sekitar 3,75 juta orang. Jumlah petani di Indonesia 25 juta jiwa. Namun, masih lebih banyak petani yang belum bisa mengakses sebanyak 52%. Sisanya 33% bisa menikmati fasilitas berupa KUR atau kredit bantuan pemerintah.

Menurut Bayu ada ketidakcocokkan antara petani dan bank. Bank memiliki ketentuan sesuai undang-undang. Adapun petani tidak mampu memenuhi itu. Petani banyak yang visible tapi tidak bankable. Petani berlahan kecil, tanah tidak bersertifikat, dan dana yang dibutuhkan sedikit, Rp1 juta–Rp2 juta. Di sisi lain bank membutuhkan legalitas dan segala macam hal yang harus dipenuhi dari sisi perbankan sehingga tidak berekesinambungan.

Solusi

Menurut Bayu program KUR tidak bisa juga dipaksakan ke semua bank. Karena kemampuan setiap bank berbeda-beda. Oleh karena itu, bank yang belum mampu tidak bisa dipaksakan menjalankan program. Permasalahan utama petani yakni belum bisa memenuhi persyaratan bank, bukan dari besarnya nominal pinjaman.

Petani lebih membutuhkan kemudahan. Oleh karena itu, yang diharapakan menjadikan petani yang tidak bankable menjadi bankable. Menurut Bayu solusi permodalan harus diperkuat dari sisi yang 52% itu agar petani lebih mudah mengakses permodalan. Bayu mengatakan, perbankan pun sebaiknya lebih kreatif dengan menciptakan produk-produk yang lebih bisa diakses petani. Ia mencontohkan bank menggunakan perantara berupa koperasi atau lembaga yang lain.

Baca juga:  Atasi Lalat Buah

Dosen Agribisnis di Universitas Padjadjaran, Iwan Setiawan S.P.,M.Si., menuturkan bahwa mayoritas petani masih enggan mengakses permodalan dari bank atau bantuan pemerintah karena dinilai rumit oleh petani. Adapun cicilan tiap bulan kurang pas bagi petani komoditas tertentu yang waktu panennya cukup panjang seperti padi. Padahal justru komoditas itulah yang butuh bantuan permodalan. Karena kebutuhannya banyak, dan harga jualnya ditentukan pemerintah.

Iwan mengatakan, komoditas lain misal sayuran pun meski waktu panen relatif singkat petani masih enggan meminjam modal ke bank. Musababnya petani tidak menghendaki persyaratan yang rumit. Petani lebih memilih mengambil modal dari orang yang mereka kenal.

Panen komoditas kopi tahunan sehingga menyulitkan petani yang meminjam uang di bank

Panen komoditas kopi tahunan sehingga menyulitkan petani yang meminjam uang di bank

Contoh petani meminjam ke penyedia dana yakni toko sarana produksi pertanian. Toko menyediakan apa saja yang dibutuhkan petani dan tanpa bunga tambahan untuk pengembaliannya. Namun, syarat yang diajukan adalah menjual hasil panen petani kembali kepada pemodal dengan harga jual di bawah pasaran. Misal harga kentang Rp900 per kg, petani menjual kembali ke pemodal dengan harga Rp600 per kg. “Kasus seperti ini banyak terjadi, dan terbukti bisa meraih hati petani secara sosial. Karena petani merasa terbantu,” papar Iwan.

Menurut Bayu permasalahannya bukan tidak tersedianya dana. Namun, sistem kelembagaan keuangan yang ada tidak mampu menjangkau masyarakat Indonesia. Di lapangan fenomena visible but not bankable itu terjadi. Petani harus diberdayakan terlebih dahulu. Bukan hanya dari sisi keuangan. Meliputi produksi, pemasaran, bisnis secara keseluruhan. Jika petani sudah mulai bisa mengembangkan bisnis. Indikatornya sudah bisa berproduksi, menjual. Ada pengelolaan sederhana, dan bisa berhitung agar mendapat laba. Barulah bisa disupport dari segi pembiayaan.

Kelembagaan-kelembagaan di tingkat petani pun juga ikut diberdayakan. Musababnya, di tingkat desa pun dananya cukup, tidak kurang. Buktinya 52% pembiayaan petani datang dari diri sendiri. Dari masyarakat itu sendiri. Koperasi lebih kepada bentuk kekuatan dia sendiri mengembangkan simpan pinjam. Artinya menyimpan dulu bersama-sama bersifat kolektif. Dari situlah dia bisa membiayai sendiri. Hingga kedepan, sinergi antarsektor seperti yang dilakukan di Thailand pun bisa terealisasi di tanah air. (Muhamad Fajar Ramadhan)

Sumber : t r u b u s – o n l i n e . c o . i d